Lucky Hakim Tegaskan Liburan Keluarga Tanpa Gunakan Uang Negara

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memberikan klarifikasi tegas terkait perjalanannya ke Jepang yang berlangsung pada 2 hingga 7 April 2025. Dalam pernyataannya kepada media, Lucky menegaskan bahwa kunjungan tersebut murni merupakan liburan keluarga yang sepenuhnya dibiayai dengan dana pribadi, tanpa menyentuh anggaran dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun memanfaatkan fasilitas negara.

Ia menambahkan bahwa selama liburan tersebut, dirinya tidak didampingi oleh ajudan, asisten pribadi, maupun staf dari Pemerintah Kabupaten Indramayu. Bahkan untuk transportasi menuju dan kembali dari bandara, ia menggunakan moda transportasi pribadi, bukan kendaraan dinas atau fasilitas pemerintah lainnya.

Akui Kesalahan Administratif: Tak Kantongi Izin Mendagri

Meski sudah menjelaskan sumber pendanaan liburannya, Lucky Hakim tidak menutup-nutupi kesalahannya dalam aspek administratif. Ia mengakui bahwa dirinya belum mengantongi izin resmi dari Menteri Dalam Negeri sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan penuh tanggung jawab, Lucky menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu atas keteledoran administratif tersebut. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi apapun yang dijatuhkan oleh pihak berwenang atas pelanggaran prosedur tersebut.

Diperiksa Itjen Kemendagri: 43 Pertanyaan dalam 2 Jam

Sebagai tindak lanjut atas kejadian ini, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri telah memanggil dan memeriksa Lucky Hakim. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam dengan total 43 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik internal Kemendagri. Dalam proses tersebut, Lucky mengaku telah menyerahkan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa seluruh biaya perjalanan ditanggung pribadi, tanpa intervensi keuangan dari APBD maupun fasilitas negara.

Dengan klarifikasi ini, Lucky Hakim berharap polemik yang beredar di masyarakat dapat diredam, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik untuk lebih disiplin dalam memenuhi prosedur birokrasi, terutama dalam hal perizinan perjalanan ke luar negeri.