Dugaan Praktik Titip-Menitip Siswa di Jalur Masuk Sekolah Negeri

Bandung — Anggota DPR RI sekaligus tokoh masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengancam akan membongkar dan mengumumkan nama pelaku titip-menitip siswa. Praktik ini diduga terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 di wilayah Jawa Barat.

Ancaman ini ia lontarkan sebagai respons terhadap maraknya dugaan kecurangan. Seleksi yang semestinya adil dan transparan kini tercoreng oleh praktik tidak sehat tersebut.

Menurut Dedi, titip-menitip adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu. Mereka memberikan jalan pintas bagi siswa yang seharusnya tidak lolos seleksi. Hal ini menciderai keadilan, terutama bagi masyarakat yang mengikuti proses sesuai aturan.

Desakan Transparansi dan Evaluasi Sistem

Dedi menegaskan, jika tidak ada langkah tegas dari Dinas Pendidikan dalam waktu dekat, ia akan mengumumkan nama-nama pelaku secara terbuka. Ia mengaku telah mengantongi sejumlah data dan laporan dari warga yang merasa dirugikan.

“Jika tidak ada pembenahan dan transparansi, saya akan umumkan pelaku-pelakunya. Tidak bisa terus-menerus rakyat kecil jadi korban sistem yang dimanipulasi,” ujar Dedi saat diwawancarai di Bandung.

Ia juga meminta agar proses PPDB 2025 dievaluasi menyeluruh. Termasuk penggunaan sistem zonasi dan afirmasi. Ia mengusulkan agar semua tahapan seleksi terdokumentasi digital dan dapat diakses publik. Tujuannya untuk menjamin akuntabilitas.

Tanggapan dari Dinas Pendidikan

Pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat merespons pernyataan tersebut. Mereka menyatakan akan melakukan klarifikasi atas dugaan titip-menitip. Selain itu, mereka membuka ruang aduan dari masyarakat agar laporan bisa segera ditindaklanjuti.

“Kami menyambut baik masukan dari Pak Dedi. Jika ada bukti, tentu akan kami proses sesuai hukum,” ujar salah satu pejabat Disdik Jabar.

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi soal penanganan praktik ini. Dugaan titip-menitip memang sering muncul setiap musim PPDB, tetapi sulit dibuktikan.

Dukungan Publik dan Harapan Perubahan

Pernyataan Dedi langsung mendapat dukungan dari masyarakat. Terutama dari para orang tua yang merasa sistem PPDB tidak adil. Mereka berharap, tekanan dari tokoh publik bisa membawa perubahan nyata.

Warga juga mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk memperketat pengawasan. Sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang terbukti curang. Tujuannya agar sistem pendidikan lebih bersih.

Kesimpulan

Praktik titip-menitip siswa bukan hal baru. Namun, selama ini sulit diungkap karena berlangsung diam-diam. Langkah Dedi Mulyadi yang siap mempublikasikan pelaku menjadi sinyal positif bagi reformasi pendidikan.

Masyarakat kini menantikan aksi nyata dari pemerintah. Setiap anak berhak mendapat akses pendidikan yang adil tanpa harus tersingkir oleh permainan curang di balik layar.